Audiensi Psikiater dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin

Jakarta, 30 November 2023

Kamis menjelang sore lalu, audiensi para psikiater diwakili pengurus PP PDSKJI diterima oleh Menteri Kesehatan sekitar pukul 14.00 - 15.30 di Ruang Rapat Menkes. Perwakilan psikiater terdiri dari Ketua Umum PP PDSKJI Prof. Dr. Jayalangkara Tanra, Sp. KJ. (K), Ph.D; Wakil Ketua Umum Dr. Agung Frijanto, Sp. KJ., MH. Kes; DR. Dr Suzy Yusna Dewi, Sp. KJ (K)., MARS selaku Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian PP PDSKJI; dan Sekretaris Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia, Dr. Fransiska Kaligis, Sp. KJ (K) serta Dr. Siti Khalimah Sp. KJ sebagai Pengurus Bidang Pelayanan PP PDSKJI.

Beberapa hal yang disampaikan oleh ketua PP PDSKJI kepada menteri kesehatan antara lain seperti masalah kurangnya tenaga psikiater di Indinesia, baik dari sisi jumlah maupun sebaran. Saat ini hanya ada sekitar 1.400 psikiater yang 60% diantaranya di Pulau Jawa. Hal ini mungkin juga hubungan dengan masalah masih terbatasnya prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Psikiatri. Diketahui bahwa saat ini di seluruh Indonesia baru ada beberapa universitas yg menyelenggarakan pendidikan spesialis psikiatri, itupun dengan kuota yang masih terbatas. Selain psikiaternya yang masih belum terdistribusi secara merata masih terbatasnya tenaga sub spesialis psikiatri. Permasalahan ini termasuk beberapa sub spesialis yang belum ada pendidikan formalnya di Indonesia, dan sulit membuka prodi sub spesialis tersebut apabila belum ada konsultan yang resmi.

Selain masalah sumberdaya manusia dalam hal ini adalah para dokter spesialis kedokteran jiwa atau ke psikiater-nya, dari sisi pelayanan masih ada beberapa gangguan jiwa yang belum ditanggung pembiayaannya oleh BPJS. Tentu hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para psikiater yang melayani untuk mengajukan klaim terhadap pelayanan yang telah diberikan. Perwakilan ke psikiater juga mengajukan rekomendasi agar kondisi seperti self harm, bunuh diri dan gangguan akibat penggunaan napza dapat ditanggung pembiayaannya oleh BPJS.

Baik menteri kesehatan maupun para psikiater yang hadir mengharapkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang modern, digitalisasi data, peningkatan IT, pemenuhan sarpras yang layak dan alkes standar psikiatri yang baik.

Sedangkan untuk pemenuhan sumber daya manusia diharapkan beasiswa yang lebih banyak untuk SP 1 dan SP2, felowship, percepatan hospital based dan pemerataan distribusi pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, high tech, modern, dan sesuai hak asasi manusia (HAM), pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau RS Khusus sebagai rujukan tertinggi, meskipun mungkin diganti namanya bukan RSJ lagi.

Menteri kesehatan yang cukup antusias dengan pertemuan audiensi ini memberikan tanggapan yang positif. Menurutnya saat ini kementerian kesehatan sedang melakukan beberapa upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan jiwa. Karena prevalensi dan jenis gangguan jiwa sangat banyak, maka harus dibuat prioritas apa yang harus dilakukan, sebab masa kerja menteri yang hanya tinggal setahun ini.

Menteri kesehatan menyatakan : Berdasar diskusi dg Sekjen WHO Dr Tedros, ada dua penyakit dg prevalensi tinggi yg harus menjadi perhatian, yaitu ansietas dan depresi. Sehingga saat ini prioritas kementerian kesehatan adalah pada dua jenis penyakit tersebut, ditambah skizofrenia karena masih banyak di masyarakat.

Prioritas kementerian kesehatan adalah untuk melakukan upaya pencegahan, supaya tdk terjadi gangguan jiwa, upaya diagnosis dini dan tatalaksana, dengan layanan utama di Puskesmas. Kementerian kesehatan mengupayakan semua puskesmas di Indonesia mampu dan secara kontinyu melaksanakan upaya-upaya kesehatan jiwa, mulai promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Menurutnya saat ini kementerian kesehatan sedang mengembangkan sistem skrining utk mendeteksi ketiga penyakit prioritas tersebut, agar bisa dilaksanakan secara mudah oleh masyarakat awam maupun petugas puskesmas, melalui mekanisme skrining digital.

Menteri kesehatan mengharapkan PP PDSKJI dapat berperan dalam pengembangan skrining tersebut; meliputi alat skrining apa yg disepakati utk digunakan, bagaimana sistem skriningnya dan usulan apa yg dilakukan bila ditemukan masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Kementerian kesehatan juga berharap PDSKJI dapat berperan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan program kesehatan jiwa yang saat ini menjadi tanggung jawab Dirjen Kesmas, Direktur Keswa dan Dirut PKJN RSJMM Bogor. Sehingga diharapkan peran dan kerjasama PDSKJI dalam meningkatkan upaya kesehatan jiwa di Indonesia.

Sedangkan menanggapi untuk pendidikan fellowship dan pendidikan spesialis berbasis kolegium, diharapkan kolegium bersiap untuk menyelenggarakan. Tetapi harus dipetakan benar seberapa besar kebutuhan psikiater di Indonesia sehingga jelas bagaimana upaya pendidikan berbasis kolegium akan dilaksanakan.

Secara rinci rencana penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa yang sedang disusun oleh kementerian kesehatan adalah:

1. Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas : bagaimana model skriningnya, apa tools nya, bagaimana membuat skrining digital, bagaimana membuat diagnosis secara tepat. Diharapkan menjadi data yang rapi sehingga mudah dipetakan kondisi sekarang dan bagaimana pengembangannya.

2. Bagaimana model terapi utk 3 gangguan jiwa prioritas, (anxietas, depresi dan skizofrenia) di setiap level layanan.

3. Bagaimana kebutuhan SDM di setiap level layanan? PDSKJI diharapkan dapat berperan dalam 3 hal tersebut dengan memberikan ekspertisenya kepada tim pelaksana di Kemenkes, sehingga penanganan yang dilakukan dapat komprehensif.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan dukungan dari Menteri Kesehatan terhadap perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dan juga dukungan dari PDSKJI terhadap program-program yang telah direncanakan oleh Kemenkes.
(SIZ)

Back To Berita »